uu tentang perikanan. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik. uu tentang perikanan

174). UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 27 Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. c. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU no. 1 Th. 2019 • Donna Oc. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Putusan No. 8 Ioannis hapsos and Steve Hamilton, 2019, ZIllegal Fishing and Fisheries rime as a Transnational5) Undang – undang No. Undang-undang (UU) tentang Tindak Pidana. 2% masyarakat berpendapat bahwa sasi laut menjadi alat yang paling. Dasar hukum PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Ketentuan mengenai: a. UU 2023. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Berlaku. Di Indonesia, menurut UU RI No. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Undang-undang (UU) tentang Perikanan. UU No. Tinjauan Tentang Sanitasi . 2021. 45, LN. Penenggelaman kapal pelaku fishing merujuk kepada UU No. tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, UU No. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan. 000 tahun. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. U. Penjelasan 23 hlm. Nelayan memiliki peran penting terhadapUU No. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan perikanan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. Peraturan Menteri. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat. Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL. Belum Tersedia. STATUS PERATURAN. , hlm. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) NO. UU No. UU Perikanan dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2019 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Sedangkan, regulasi sektor kelautan dan perikanan yang juga digabungkan dalam UU Cipta Kerja, yaitu: 1) UU No. harui dengan UU 45/2009 tentang Perikanan, Undang-Undang 27/2007 yang telah diperba-harui dengan UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan. 9 Tahun 2008 Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 2004 tentang Perikanan yang telah dilakukan perubahan pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. 16. Selain itu, aturan ketenagakerjaan dalam Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(“UU Ketenagakerjaan”) bersifat umum sehingga juga berlaku terhadap pekerja di laut. Definisi korporasi dalam undang-undang perikanan terdapat pada Pasal 1 Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Sanksi pidana dan denda bahkan dicantumkan didalam UU No. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Hal ini didasarkan pada Pasal 24A Ayat 5 UUD 1945 yang berbunyi : ”Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung. DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT. ABSTRAK PERATURAN. Sedangkan Pasal 69 ayat (4) berbunyi, dalam. 20 April 1999 Tanggal Berlaku. 85, LN. 5073, LL SETNEG : 33 HLM. tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. Peraturan Menteri. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang No. Tahun. Tahun. UU No. Dengan demikian, perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis. PERIKANAN DAN KELAUTAN Status. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ; Tahun 2009 terbentuk UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan; Ruang Lingkup Hukum Laut dan Perikanan Pasal 4 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dimuat hukum acara sendiri sebagai ketentuan khusus (lex specialis) dari UU No. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 1985. Pemerintah Kabupaten Indramayu . Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 27/2007 jo UU No. Website Resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan | Official Website of The Ministry Of Marine Affairs And. 2. ikan serta memfasilitasi terwujudnya industri perikanan. Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) dengan memberikan pertimbangan bahwa: Indonesia sebagai negara. Ketentuan Umum 2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. No. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas. Secara khusus Anda juga diharapkan dapat menjelaskan tentang: 1. Pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap. 45 tahun 2009. bahwa perairan. c. 9 Th. . 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 000,- pasal 91. 45/2009, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. UU ini mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/PERMEN-KP/2020 Tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi Di Laut. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal; c. Dengan demikian, perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis. 31/2004, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. Pemerintah pun telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait illegal fishing di antaranya: UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun. 2014 jo. Library Research Hukum Lingkungan 007 Lilis Dwi Oktavia Bryan Bagus. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 7. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 45 Tahun 2009. 1. 2002/ No. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan; d. Mengingat : 1. Teknis Pelabuhan Perikanan 4. 12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 668); b. Dicabut sebagian dengan : UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan | Download Peraturan Pemerintah. Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pada Pasal 1 menjelaskan definisi Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) sebagai berikut : “Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesiabahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perikanan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan; Download: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 PDF. 2309. 45 Pasal 8 Tahun 2009 tentang Perikanan berikut: “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan. 1964. UU 5/1990 ttg Kehati; UU 31/2004 ttg Perikanan; UU 32/2009 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ; UU 45/2009 tt Perubahan UU 31/2004; UU 17/2019 Sumber Daya Air; UU 21/2019 Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; UU 11/2020 Cipta Kerja 2. PP ini mencabut PP Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan. ABSTRAK: bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang. 88 BAB V Analisis dan Evaluasi Hukum Berdasarkan Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-. 99 K/Pid. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia TahunLatar Belakang. 2009. 21/2020 dan pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan; 4. UU ini mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;. mengenai kegiatan perikanan liar, mengingat keterbatasan waktu, kemampuan dan sumber daya yang ada. 2. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. . 12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 668); b. menteri kelautan dan. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing dilakukan berdasarkan Pasal 76A UU No. UNDUH FILE. Undang-undang (UU) tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Detail Status Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Mencabut :. Di penghujung masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan UU No. perjanjian bagi-hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak. ) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkejanjutan. Setelah beragam kelembagaan dan regulasi tentang kelautan dan perikanan terbentuk, berupa UU Tentang Kelautan, UU Tentang Perikanan dan UU Tentang Pesisir dan Pulau Pulau Kecil maka sejak Oktober 2014, Presiden Jokowi mencanangkan Indonesia Poros Maritim Dunia, sekaligus membentuk Kementerian. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UUKelautan). Untuk. Peraturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp. Cipta Kerja adalah upaya. Barang Bukti dan Benda Sitaan Menurut UU Perikanan Menurut UU Perikanan, barang bukti adalah barang hasil penyitaan yang dilakukan penyidik guna diajukan di depan persidangan dan peranannya untuk menambah terangnya pengungkapan suatu peristiwa pidana. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 45 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa pengelolaan. Pasal 5 (1) Pedoman. UU No. Mengenai gadai-menggadai tambak yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini berlaku ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang No. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; dan (4) UU No. Uu perikanan no. Pasal 27, Pasal 115, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Andon Penangkapan Ikan; Mengingat : 1. 16 November 2012 Tanggal Pengundangan. 39 KB. Bentuk. Cipta Kerja adalah upaya. Pasal-pasal ini merupakanJAKARTA (13/10) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tindakan Tanggap Darurat dan Pengendalian Penyakit Ikan, serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Jenis Penyakit. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, PembudiUNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL. 2009/ No. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Meteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PermenKP/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016. Lidkadja & Daniel F. bahwa sebagai salah satu usaha untuk menuju ke arah perwujudan masyarakat sosialis Indonesia pada. 2. A. Dasar hukum PP 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur adalah: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah. kajian kritis mengenai undang-undang no 31 tahun 2004 dan no 45 tahun 2009 tentang perikanan ia rizka Puji syukur kami panjatkan kepada Alloh SWT, karena hanya dengan berkat, rahmat, dan bimbingan-Nya kami dapat menyelesaikan tugas makalah mata kuliah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dengan judul "Kajian Kritis Mengenai Undang-Undang Dalam. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. 45 tahun 2009 ttg perikanan. pidana perikanan mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Identifikasi permasalahan-permasalahan hukum ini terutama untuk menganalisis dan mengevaluasi perundang-undangan yang terkait dengan masalah pelabuhan bagi persoalan yang tertuang dalam identifikasi masalah, yaitu: 1. 4191, LL SETNEG : 18 HLM. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini Hanafi. Oleh karena itu, adannya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. 2004 tentang Perikanan, UU No. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 4. perikanan. 2006/NO. 3. 45 Tahun 2009. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. UUD 1945 kemudian dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang. Ada 2 (dua) kategori mengenaiKartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) diterbitkan Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Menteri. UU No. 2014 tentang Kelautan, UU No. Untuk menjawab pertanyaan Anda yang pertama soal penerapan hukum pidana dalam bidang perikanan, kita mengacu pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (“UU Perikanan”) yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa kelemahan. bahwa Pancasila dan Undang -Undang D asar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara Penerapan sanksi pada tindak pidana di bidang perikanan adalah berupa pidana penjara dan/atau denda. , hlm. Pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. Ketentuan. Baik Pemerintah maupun DPR rupanya menemukan permasalahan dan urgensi untuk melakukan perubahan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan). UU No. JAKARTA (1/4) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memulai tahap awal konsultasi publik terkait Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) terkait Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Bidang Perikanan Budidaya. Presiden tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove; Mengingat : 1.